Aktualkaltim.com, Samarinda – Di tengah pesatnya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), ironi masih dirasakan sebagian warga Balikpapan yang harus bergantung pada air tadah hujan untuk kebutuhan sehari-hari. Kondisi ini menjadi sorotan serius DPRD Kalimantan Timur.
Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Baba, mengungkapkan fakta tersebut usai melakukan peninjauan infrastruktur dasar di sejumlah kawasan padat penduduk.
Ia menyebut daerah seperti Karang Joang, Damai Bahagia, Graha Indah, Balikpapan Utara, dan Landasan Ulu masih belum tersentuh fasilitas dasar secara optimal.
“Keluhan yang paling sering kami terima adalah soal penerangan jalan, sistem drainase yang tidak memadai, dan yang paling mendasar: ketiadaan akses air bersih,” kata Baba.
Menurutnya, keterbatasan tersebut membuat sebagian warga terpaksa menggunakan air hujan sebagai sumber utama, karena belum tersambung ke jaringan air bersih. Ia pun mengaku prihatin atas kondisi ini.
“Selama ini masyarakat masih mengandalkan air tadah hujan. Ini tentu tidak bisa dibiarkan berlarut-larut,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, DPRD Kaltim mendorong percepatan program pipanisasi air bersih dari Samarinda ke Balikpapan yang saat ini tengah dalam tahap kajian oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kaltim.
Meski beberapa wilayah telah menikmati sambungan air bersih, distribusinya dinilai belum merata.
“Cakupan air bersih belum menyentuh seluruh wilayah. Ini yang sedang dikaji oleh Dinas PU. Ada yang sudah tersambung, tapi masih banyak yang belum,” jelas Baba.
Namun, ia juga menjelaskan bahwa kewenangan teknis pembangunan di tingkat kota tetap berada di tangan Pemerintah Kota Balikpapan.
DPRD Kaltim hanya bisa membantu melalui skema Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi, yang pelaksanaannya tetap harus menunggu rekomendasi dari pemerintah kota.
“Koordinasi lintas lembaga sangat penting agar bantuan yang diberikan bisa tepat sasaran dan cepat terealisasi,” ujarnya.
Baba menekankan, sebagai kota penyangga IKN, Balikpapan harus segera berbenah dalam hal pemerataan infrastruktur dasar.
Tanpa sinergi yang kuat antara Pemprov, Pemkot, dan dinas teknis, ia khawatir persoalan air bersih, penerangan, dan drainase akan terus menjadi keluhan berulang masyarakat.
“Masalah ini butuh penyelesaian cepat dan nyata. Jangan sampai hanya jadi wacana tanpa realisasi,” tutupnya. (Adv)
(MF)
