Aktualkaltim.com, Samarinda – Krisis lahan pemakaman di Kota Samarinda kembali menjadi sorotan publik, terutama setelah Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis menyuarakan keprihatinannya atas minimnya lahan pemakaman yang layak dan legal bagi warga kota Samarinda.
Ia menegaskan bahwa ketersediaan lahan pemakaman adalah bagian dari hak dasar masyarakat yang tidak boleh diabaikan oleh pemerintah daerah.
Ia menekankan pentingnya penanganan yang tidak hanya cepat, tapi juga terencana dan berkelanjutan.
“Saat masyarakat sedang berduka, mereka seharusnya tidak dipusingkan dengan urusan mencari tempat peristirahatan terakhir bagi orang tercinta. Ini bukan hanya soal teknis, tapi soal empati dan kemanusiaan,” ujar Ananda.
Politikus PDI Perjuangan ini mendukung langkah pemerintah untuk menambah lahan pemakaman, namun mengingatkan agar prosesnya dilakukan secara legal, sesuai tata ruang, dan berwawasan lingkungan.
“Kalau tata ruang tidak dipatuhi, kita justru menciptakan masalah baru di masa depan. Maka dari itu, perencanaan harus matang dan sesuai regulasi,” tegasnya.
Lebih jauh, Ananda meminta pemerintah daerah untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan.
Ia menilai, transparansi dan partisipasi publik adalah kunci agar kebijakan tidak menimbulkan resistensi.
“Libatkan masyarakat, dengar suara mereka. Jangan ambil keputusan sepihak yang bisa memicu polemik baru,” katanya.
Dalam konteks pelayanan pemakaman, Ananda juga menyoroti pentingnya reformasi birokrasi. Ia ingin proses pengurusan pemakaman tidak lagi berbelit dan memberatkan keluarga yang sedang berduka.
“Ini bukan urusan izin biasa. Ini tentang penghormatan terakhir kita pada sesama manusia. Pemerintah harus hadir dengan empati, bukan dengan prosedur yang menyulitkan.”
Sebagai wakil rakyat, Ananda memastikan DPRD Kaltim akan terus mengawal isu ini lewat pembahasan regulasi, pemetaan wilayah, hingga penganggaran lintas sektor yang diperlukan.
“Ini tanggung jawab kita bersama, tanggung jawab negara terhadap warganya. Jangan tunggu sampai darurat baru kita bergerak. Langkah nyata harus segera diwujudkan,” pungkasnya. (Adv)
(MF)
