Aktualkaltim.com, Samarinda – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, menyerukan perubahan paradigma dalam pelaksanaan program bantuan sosial. Menurutnya, bantuan tidak boleh berhenti di tahap penyaluran, tetapi harus menjadi langkah awal menuju pemberdayaan dan kemandirian masyarakat.
“Bantuan itu bukan tujuan akhir, melainkan pintu masuk untuk membangun kemandirian. Kalau hanya diberi tanpa pendampingan, dampaknya hanya sesaat,” tegas Ananda saat berbicara dalam sebuah diskusi publik belum lama ini.
Politisi muda dari Fraksi PDI Perjuangan ini menilai, bantuan sosial harus dilengkapi dengan pelatihan, pembinaan, dan evaluasi berkelanjutan.
Ia menekankan pentingnya penguatan kapasitas penerima melalui pelatihan manajemen usaha, pengelolaan keuangan, hingga pendampingan kewirausahaan.
“Ketika penerima diberi alat, mereka juga harus diajarkan cara menggunakannya. Di situlah letak keberlanjutan. Kalau tidak, program akan gagal bahkan menciptakan ketergantungan,” jelasnya.
Tak hanya itu, Ananda juga menyoroti perlunya sistem distribusi bantuan yang transparan dan terstruktur.
Ia mendorong adanya mekanisme permohonan yang akuntabel, serta peningkatan kapasitas teknis pelaksana program agar pengawasan di lapangan berjalan optimal.
Sebagai langkah konkret, ia mengusulkan adanya kolaborasi lintas sektor – antara pemerintah, komunitas lokal, dan swasta – untuk menciptakan pola pembinaan yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Bantuan sosial tak bisa lagi dijalankan dengan pendekatan seragam. Harus fleksibel, responsif, dan berbasis data kondisi riil di lapangan,” tandasnya.
Melalui pendekatan ini, Ananda berharap program sosial di Kaltim ke depan benar-benar berdampak nyata dan menciptakan transformasi sosial yang berkelanjutan, bukan sekadar rutinitas tahunan. (Adv)
(MF)
