Aktualkaltim.com, Samarinda – Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) dari daerah pemilihan (dapil) Berau, Kutai Timur, dan Bontang, Syarifatul Sya’diah, mengkritisi lambatnya tindak lanjut program Sekolah Rakyat di Kabupaten Berau.
Politikus Golkar ini menilai Berau harus mencontoh keberhasilan Kota Samarinda yang sudah lebih dulu memenuhi syarat dan akan segera memulai pelaksanaan program bantuan pendidikan dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI tersebut.
“Berau harus belajar dari Samarinda. Kenapa Samarinda bisa, sementara Berau tidak bisa. Itu kan artinya, ada yang perlu dievaluasi dan diperbaiki. Tidak bisa hanya menunggu, harus jemput bola,” tegas Syarifatul.
Program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif nasional dari Kemensos, dengan alokasi anggaran yang mencapai ratusan miliar rupiah. Di Kaltim, ada lima daerah yang mengusulkan program ini, namun hanya Kota Samarinda yang berhasil memenuhi seluruh persyaratan, baik administratif maupun teknis.
“Program ini dari pusat, dananya dari APBN. Kalau semua syarat sudah terpenuhi, biasanya anggaran itu sudah standby,” jelasnya.
Melihat kondisi ini, Syarifatul menyatakan akan segera berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Berau untuk menelusuri permasalahan yang menghambat.
Ia bahkan membuka peluang untuk mendampingi langsung Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau ke Kemensos guna mencari solusi bersama.
“Nanti kami akan ke Dinsos, koordinasi dulu. Kami ingin tahu apakah syaratnya sudah lengkap, atau ada hambatan administrasi lainnya. Kalau perlu, kami dari provinsi ikut konsultasi ke Kemensos agar bisa lebih cepat ditangani,” katanya.
Syarifatul juga mengingatkan pentingnya komunikasi antar daerah, dan menilai pengalaman Samarinda dapat menjadi pembelajaran berharga bagi Berau.
“Saran kami untuk Pak Kadis Dinsos Berau, coba koordinasi ke Samarinda. Pelajari apa saja yang mereka lakukan sampai bisa lolos. Ini bentuk tanggung jawab kita agar program pusat yang bagus ini tidak sia-sia hanya karena minim inisiatif daerah,” paparnya.
Ia menekankan bahwa pendekatan ‘jemput bola’ harus dilakukan oleh pemerintah daerah jika ingin memanfaatkan program-program strategis dari pusat. Jangan hanya menunggu jika tidak ingin kehilangan peluang.
“Program ini kan tujuannya membantu masyarakat. Kalau lambat dieksekusi, yang rugi rakyat. Jadi, jangan sampai program bagus tidak jalan hanya karena kurang gerak dari daerah,” pungkasnya. (Adv)
(MF)
