Aktualkaltim.com, Samarinda – Sekretaris Komisi I DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Salehuddin, mengkritik keras lemahnya tata kelola pertambangan di daerah. Ia menilai aktivitas pertambangan ilegal kini berkembang secara sistematis dan melibatkan sejumlah pihak yang seharusnya menegakkan aturan.
“Ini bukan lagi sporadis, tapi sudah sistematis. Jika dibiarkan, akan muncul anggapan bahwa praktik seperti ini sah karena terus dibiarkan tanpa penindakan,” tegas politisi Golkar itu, Selasa (23/7/2025).
Ia mendesak aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap tambang ilegal, yang dinilai semakin merajalela dan membawa dampak serius terhadap lingkungan maupun keselamatan masyarakat.
Menurutnya, tambang ilegal bukan hanya soal kerusakan alam, tetapi juga membuka ruang terjadinya kriminalisasi terhadap warga dan aktivis yang berani bersuara.
“Dampaknya luas, mulai dari perusakan infrastruktur, alih fungsi lahan pertanian, hingga intimidasi terhadap warga. Ini sangat membahayakan,” katanya.
Salehuddin juga menyinggung adanya indikasi keterlibatan oknum di tingkat desa dan kecamatan yang sengaja melakukan pembiaran terhadap aktivitas tambang ilegal.
“Kondisi ini bisa saja dibekingi oleh pihak-pihak di level lokal yang seharusnya menjadi pengawas, bukan pelindung tambang ilegal,” ungkapnya.
Ia pun menyoroti kasus kriminalisasi warga di Muara Kate sebagai contoh nyata dampak buruk tambang ilegal, sekaligus peringatan bahwa perlindungan terhadap masyarakat harus ditingkatkan.
“Pemerintah daerah tidak boleh hanya diam. Mereka harus lebih aktif mengambil peran dalam melindungi masyarakat dari ancaman tambang ilegal,” tandasnya.(adv)
