Aktualkaltim.com, Samarinda – Anggota DPRD Kalimantan Timur, Sapto Setyo Pramono, mengkritisi penerapan Kurikulum Merdeka di Indonesia. Dalam pertemuan dengan Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Syaifudian, politisi Partai [Nama Partai] ini mempertanyakan kesesuaian kurikulum tersebut dengan kondisi Indonesia yang sangat beragam.
“Kurikulum Merdeka perlu dievaluasi ulang. Indonesia dengan keragaman budaya dan jumlah penduduk yang besar memiliki tantangan unik yang tidak bisa disamaratakan,” tegas Sapto saat ditemui di Samarinda, Selasa (5/11/2024).
Sebagai perbandingan, Sapto mencontohkan negara Swiss yang memiliki populasi jauh lebih kecil dan kultur yang relatif homogen. “Jika ingin menerapkan kurikulum serupa, harus disesuaikan dengan konteks Indonesia yang multikultur,” imbuhnya.
Selain soal kesesuaian dengan kondisi Indonesia, Sapto juga meragukan kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) di seluruh wilayah Indonesia untuk mendukung implementasi Kurikulum Merdeka. “Apakah semua daerah sudah siap? Apakah guru-gurunya sudah dilatih dengan baik?” tanyanya.
Isu Kurikulum Merdeka memang terus menjadi perdebatan hangat di berbagai kalangan. Meskipun banyak pihak yang mendukung sebagai langkah modernisasi pendidikan, namun tidak sedikit yang meragukan kesiapannya.
Menanggapi hal ini, Sapto berharap pemerintah melakukan kajian ulang terhadap Kurikulum Merdeka. “Masukan ini perlu menjadi perhatian serius bagi Komisi X DPR RI dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek),” pungkasnya.
(MF/Adv/DPRDKaltim)
