Aktualkaltim.com, Samarinda – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Sarkowi V Zahry menyoroti pentingnya peran masyarakat dalam mendukung upaya penegakan hukum, khususnya dalam kasus peredaran narkotika dan tambang ilegal.
Menurutnya, citra sosial pelaku kejahatan yang dianggap positif di lingkungan masyarakat sering kali menjadi penghalang serius bagi aparat penegak hukum.
Pernyataan itu disampaikan Sarkowi saat rapat bersama Kepala BNN Provinsi Kaltim, Brigjen Pol Rudi Hartono, pada Sabtu (12/7/2025) di Hotel Novotel Balikpapan.
Dalam kesempatan tersebut, Sarkowi menekankan perlunya peningkatan sosialisasi dan edukasi publik sebagai langkah preventif dalam memberantas narkotika dan aktivitas ilegal lainnya.
“Faktanya di lapangan, penegakan hukum menjadi sulit ketika seseorang yang diduga sebagai pengedar atau bandar narkoba memiliki citra sosial yang baik. Mereka sering dikenal sebagai pribadi dermawan karena membantu masyarakat,” ungkapnya.
Sarkowi juga membandingkan fenomena serupa dalam kasus tambang ilegal. Ia menilai, meskipun kegiatan tambang ilegal jelas merusak lingkungan dan melanggar hukum, para pelakunya tetap mendapat simpati masyarakat karena sering berkontribusi secara sosial, seperti membangun rumah ibadah atau fasilitas umum lainnya.
“Tak jarang dukungan sosial kepada mereka justru melebihi yang diberikan kepada perusahaan resmi yang seharusnya menjalankan tanggung jawab sosial atau CSR. Ini tentu mempersulit proses penegakan hukum,” tambahnya.
Politisi asal Golkar ini menegaskan bahwa salah satu kunci keberhasilan penegakan hukum terletak pada kesadaran dan keterlibatan masyarakat.
Jika masyarakat memahami secara utuh dampak negatif dari peredaran narkoba dan tambang ilegal, maka mereka tidak akan mudah terbuai oleh citra sosial para pelaku.
“Sering kali masyarakat terjebak dalam persepsi keliru. Mereka membela pelaku kejahatan hanya karena dikenal dermawan atau aktif dalam kegiatan sosial. Padahal, dampak yang ditimbulkan dari perbuatan mereka sangat merugikan jangka panjang,” jelasnya.
Karena itu, Sarkowi mendorong pemerintah daerah dan lembaga terkait untuk terus melanjutkan upaya sosialisasi secara masif. Menurutnya, edukasi publik harus dilakukan berkelanjutan agar masyarakat tidak lagi menilai tindakan kriminal dari sisi personalitas pelaku, tetapi dari akibat hukumnya bagi lingkungan dan generasi mendatang.
“Kita harus konsisten dalam menyosialisasikan nilai-nilai hukum kepada masyarakat. Dukungan budaya dari masyarakat sangat menentukan keberhasilan program penegakan hukum ke depan,” pungkasnya.
Dengan memperkuat kesadaran kolektif melalui edukasi publik, DPRD Kaltim berharap penegakan hukum di daerah bisa berjalan lebih efektif, adil, dan tidak terhambat oleh citra sosial yang menyesatkan. (Adv)
(MF)
