Aktualkaltim.com, Samarinda – Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Sabaruddin Panrecalle, menyoroti pentingnya keterlibatan aktif seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penyusunan prognosis Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 serta Prognosis Rancangan Perubahan APBD (P-APBD) Tahun 2025.
Ia menegaskan, perencanaan anggaran yang akurat dan komprehensif tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) semata.
Menurut Sabaruddin, hampir seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim seharusnya terlibat.
Hal ini dikarenakan setiap OPD memiliki target dan sasaran yang harus dicapai, sehingga kolaborasi antar-OPD sangat penting untuk menghasilkan perencanaan anggaran yang realistis dan tepat sasaran.
“Prognosis yang kita sampaikan ada beberapa tahapan, sebetulnya ini bukan hanya satu OPD saja (BPKAD), harusnya hampir seluruh OPD kita lakukan bersama-sama,” ujar Sabaruddin dalam agenda monitoring dan evaluasi penyusunan prognosis APBD di Gedung E DPRD Kaltim, Rabu (28/5/2025).
Namun, dalam pelaksanaan agenda tersebut, Sabaruddin menyayangkan ketidakhadiran Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim.
Padahal, Bapenda seharusnya menjadi leading sector dalam penyusunan prognosis pendapatan daerah. Ketidakhadiran ini, menurutnya, menghambat proses penggalian informasi secara detail terkait target dan realisasi pendapatan daerah.
“Tidak salah Komisi II jika meminta penjelasan yaitu terkait hari ini prognosisnya sejauh mana. Namun pada hari ini, kami sayangkan bahwa kepala Bapenda tidak bisa hadir, sehingga kita tidak bisa menggali secara detail hal tersebut,” tambah Sabaruddin.
Selain itu, Sabaruddin juga menyoroti belum adanya rincian terkait realisasi anggaran dari BPKAD. Ia menekankan pentingnya kehadiran kepala dinas dalam rapat kerja agar informasi yang disampaikan lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kita berharap nantinya teman-teman dinas yang mewakili kepala dinasnya, bisa menyampaikan hasil RDP tadi dengan lengkap dan akurat,” tegasnya.
Dengan dimulainya proses penyusunan prognosis pada bulan Mei ini, Komisi II DPRD Kaltim berharap seluruh OPD dapat berperan aktif dalam menyusun perencanaan anggaran yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah.
“Kolaborasi yang baik antar-OPD diharapkan dapat menghasilkan APBD yang efektif dan efisien, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur,” tutupnya.
