Aktualkaltim.com, Samarinda – Dorongan agar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kalimantan Timur memainkan peran lebih besar dalam sektor strategis terus menguat. Komisi II DPRD Kaltim menilai, keterlibatan aktif BUMD di bidang minyak, gas, dan batu bara harus dijadikan prioritas, terutama dalam kemitraan bersama pelaku industri nasional.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, menyambut baik imbauan Gubernur Kaltim kepada para pengusaha tambang dan energi di tingkat nasional untuk bersinergi dengan BUMD daerah. Menurutnya, langkah itu sejalan dengan komitmen legislatif dalam memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi aset daerah.
“Ini bukan sekadar dorongan politis, tetapi strategi logis. Ketika sektor migas dan tambang menjadi tulang punggung ekonomi, maka sudah semestinya BUMD mengambil bagian secara aktif,” ujarnya, Rabu (23/7/2025).
Firnadi menyebut, sektor pendukung seperti logistik, jasa pelabuhan, dan pengadaan peralatan sangat memungkinkan dikelola oleh BUMD, asalkan memenuhi standar teknis dan bisnis. Menurutnya, peran seperti ini akan memberi dampak langsung pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
“Selama ini banyak peluang yang terlewat karena BUMD tidak diberi ruang atau belum siap. Padahal, jika diarahkan dengan benar, mereka bisa berkontribusi besar,” katanya.
Namun, Firnadi juga menyoroti sejumlah tantangan serius yang masih menghambat kemajuan BUMD. Ia mengacu pada hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mengungkap berbagai temuan di tubuh perusahaan daerah, termasuk persoalan manajemen dan kewajiban yang belum diselesaikan.
“Temuan BPK terhadap PT MBS dan PT MMP harus menjadi perhatian. Ini menyangkut tata kelola, aset pelabuhan, serta kewajiban keuangan yang belum dituntaskan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa penyelesaian masalah harus dilakukan secara transparan dan sesuai mekanisme bisnis. Termasuk penyertaan modal dan pengalihan aset yang sering kali terhambat oleh birokrasi dan lemahnya administrasi internal.
“BUMD tidak bisa berkembang jika terus dibebani masalah struktural. Kita perlu jalur paralel: satu sisi membenahi tata kelola, sisi lain mendorong mereka ambil peran strategis,” tegasnya.
Firnadi memastikan, Komisi II akan terus mengawal perbaikan tata kelola dan mendorong BUMD tampil sebagai motor pertumbuhan ekonomi Kaltim. Ia percaya, dengan pembenahan serius, perusahaan daerah bisa menjadi aktor kunci dalam menghadapi tantangan dan peluang masa depan, termasuk menyambut kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN).(adv)
