Aktualkaltim.com, Samarinda – Komisi IV DPRD Kalimantan Timur mengangkat persoalan serius terkait minimnya ketersediaan tenaga medis, terutama dokter, yang masih jauh dari ideal di berbagai wilayah Kaltim, terutama daerah terpencil dan terluar.
Ketua Komisi IV, Baba, mengungkapkan berdasarkan data Dinas Kesehatan Kaltim, saat ini hanya tersedia sekitar 2.000 dokter dari kebutuhan ideal sebanyak 4.000 orang. Ia menilai persoalan ini bukan sekadar kendala teknis, tetapi juga berkaitan dengan struktur kebijakan yang belum berpihak pada pemerataan.
“Ini bukan masalah sederhana. Butuh strategi jangka panjang dan keberpihakan nyata, terutama bagi daerah-daerah yang selama ini kurang mendapat perhatian,” ujarnya, Kamis (24/7/2025).
Sebagai langkah konkret, Baba mendorong pemerintah daerah untuk mengalokasikan beasiswa ikatan dinas bagi calon dokter, khususnya dokter spesialis. Ia berharap para lulusan tersebut nantinya bersedia mengabdi di daerah asal, terutama wilayah 3T.
Rencana terdekat, Komisi IV akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan manajemen rumah sakit milik pemerintah provinsi guna menggali persoalan lebih dalam dan menyusun strategi kebijakan yang tepat sasaran.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV, Andi Satya Adi Saputra, menambahkan bahwa dari total 188 puskesmas yang tersebar di Kaltim, sebanyak 48 masih kekurangan setidaknya sembilan jenis tenaga kesehatan, termasuk dokter umum dan tenaga farmasi.
“Pemerataan ini belum tercapai. Jangan sampai pembangunan hanya menyentuh kota besar. Wilayah pelosok pun punya hak yang sama,” ucap Andi, yang juga berlatar belakang dokter.
Ia turut mendorong program beasiswa kontrak kerja bagi pemuda daerah agar setelah lulus dapat kembali bertugas di kampung halamannya. Di sisi lain, pengembangan sistem layanan seperti telemedicine juga dinilai penting, namun perlu didukung infrastruktur yang memadai.
“Kita tak bisa samakan kesiapan Samarinda dan Mahakam Ulu. Butuh pendekatan kebijakan yang adaptif terhadap kondisi lokal,” imbuhnya.
Keduanya menegaskan bahwa pemerataan akses kesehatan harus menjadi prioritas pembangunan di Kaltim. “Ini bukan hanya soal teknis, tapi soal keadilan. Seluruh masyarakat berhak mendapat layanan kesehatan yang layak, tanpa melihat di mana mereka tinggal,” tutup Baba.(adv)
