Aktualkaltim.com, Samarinda – Wacana normalisasi Sungai Mahakam yang digulirkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) sebagai solusi jangka panjang untuk mengatasi banjir di Samarinda mendapat sambutan positif dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim.
Meski masih dalam tahap wacana, legislatif mendesak Pemprov untuk segera mengimplementasikan rencana besar ini dengan langkah konkret.
Subandi, Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, yang selama ini aktif menyuarakan penanganan banjir, mengakui bahwa normalisasi Mahakam adalah langkah strategis dan mendesak.
Ia memahami bahwa proyek ini akan menelan biaya yang tidak sedikit, bahkan diperkirakan mencapai triliunan rupiah.
“Sentimen terkait Mahakam ini luar biasa positif. Memang dibutuhkan dana yang tidak sedikit untuk pengerukan dan normalisasi sungai. Bahkan jika anggarannya mencapai satu triliun rupiah pun, itu belum tentu cukup. Proses pengerukan, pengelolaan sedimen, dan pengurangan kontaminasi lumpur membutuhkan biaya yang sangat tinggi,” ujar Subandi.
Menurutnya, penumpukan sedimentasi adalah “bom waktu” banjir yang terus menghantui Samarinda. “Begitu hujan turun sedikit saja, jalanan langsung tergenang.
Itu menunjukkan daya tampung sungai sudah sangat rendah. Karena itu, upaya normalisasi ini adalah langkah yang sangat tepat dan harus segera dimulai,” tegasnya, seraya menekankan urgensi proyek ini.
DPRD Kaltim siap mendukung penuh wacana ini, namun juga mengingatkan Pemprov untuk segera memprioritaskan alokasi anggaran. Meskipun total APBD 2026 diperkirakan mencapai sekitar Rp18,5 triliun, sebagian besar sudah teralokasi untuk program prioritas lain, termasuk program pendidikan gratis “Gratis Pol” senilai Rp2,1 triliun.
“Untuk normalisasi, saya belum tahu angka pastinya karena masih dalam tahap perencanaan. Tapi dana yang tersedia tidak hanya untuk infrastruktur seperti sungai, melainkan juga untuk pendidikan yang sangat dibutuhkan masyarakat. Tentu saja, anggaran harus dibagi berdasarkan prioritas,” jelasnya.
Subandi juga mengingatkan bahwa normalisasi Sungai Mahakam bukan hanya sekadar proyek teknis. Ini adalah investasi jangka panjang untuk keselamatan warga Samarinda. Namun, penanganan banjir juga memerlukan strategi menyeluruh, tidak hanya pengerukan sungai.
“Ini tanggung jawab kita bersama. Pemerintah, DPRD, dan masyarakat harus saling mendukung. Banjir bukan masalah sepele, dan butuh solusi komprehensif,” pungkasnya.
