Aktualkaltim.com, Samarinda – Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) berencana melakukan evaluasi total terhadap seluruh aset milik pemerintah provinsi.
Langkah ini diambil untuk memastikan tidak ada aset daerah yang terbengkalai dan dapat dioptimalkan secara maksimal, bahkan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, dari daerah pemilihan (dapil) Samarinda, menegaskan pihaknya kini tengah dalam proses inventarisasi dan pemetaan ulang seluruh aset yang dikelola oleh 47 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan sejumlah biro.
“Yang jelas begini, Komisi II ini kan sedang menginventarisasi ulang aset yang dikelola pengguna barang, termasuk 47 OPD dan biro. Kita mau tahu mereka punya aset apa, dan apakah dimanfaatkan atau tidak,” ungkap Sapto.
Menurut Sapto, banyak aset provinsi yang belum dimaksimalkan, padahal nilainya mencapai triliunan rupiah. Ia menekankan perlunya evaluasi terstruktur agar aset-aset tersebut tidak menjadi beban, melainkan menjadi sumber pendapatan atau fasilitas publik yang bermanfaat.
“Tanah kita yang belum termaksimalkan, itu harus terdata. Kita mau data yang utuh, mana yang sudah termanfaatkan, mana yang kira-kira belum, dan mana yang potensial untuk dikembangkan,” terangnya.
Komisi II akan bekerja sama dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan biro-biro teknis untuk melakukan pendataan secara komprehensif.
Evaluasi ini juga akan menyasar sistem pengelolaan, pola pemanfaatan, serta kejelasan status hukum atas aset yang dikuasai masing-masing OPD dan biro.
“Bukan hanya Perusda yang kita evaluasi, tapi semua akan kita cek, termasuk OPD dan biro yang selama ini mengelola aset-aset provinsi. Aset-aset kita sangat banyak, ada di Sanga-sanga, Kutai Timur dan Berau. Cuma kita mau pilah-pilah dulu. Intinya jangan sampai ada yang tidak jelas pengelolaannya,” jelasnya.
Langkah ini juga selaras dengan keinginan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim yang berulang kali menekankan pentingnya reformasi tata kelola aset dan kemandirian BUMD sebagai penopang ekonomi daerah.
“Intinya, kita tidak ingin ada aset provinsi yang diam tak produktif. Kita akan cek semuanya. Kalau perlu rekomposisi aset, ya kita lakukan. Karena ini menyangkut tanggung jawab kita kepada rakyat,” tegas Sapto. (Adv)
