Aktualkaltim.com, Samarinda – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, menyatakan akan memanggil manajemen PT Melati Bakti Satya (MBS) terkait kerja sama operasional Hotel Blue Sky Pandurata, Jakarta. Langkah ini diambil menyusul minimnya transparansi informasi mengenai pengelolaan aset milik Pemprov Kaltim tersebut.
Sapto mengungkapkan, pihaknya baru mengetahui bahwa kontrak kerja sama antara PT MBS dan PT Blue Sky Hotel ternyata telah diperpanjang sejak 2018. Padahal, informasi penting itu baru terungkap saat Komisi II melakukan kunjungan langsung ke lokasi hotel di Jalan Abdurrahman Saleh, Jakarta Pusat.
“Kami cukup terkejut mengetahui kontrak sudah diperpanjang sejak lama tanpa koordinasi yang jelas dengan legislatif. Ini menyangkut aset daerah, harusnya terbuka dan dipertanggungjawabkan,” ujar Sapto.
Hotel Blue Sky Pandurata diketahui merupakan aset Pemprov Kaltim yang mulai dikomersialkan sejak 2005. Renovasi besar-besaran telah rampung akhir 2024, termasuk peremajaan lobi, kamar, dan restoran Kutai Cafe. Namun, hingga kini kontribusi riil terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum terlihat signifikan.
Menurut Sapto, hal ini perlu dievaluasi menyeluruh. DPRD ingin memastikan apakah kerja sama ini memberikan keuntungan yang sepadan bagi daerah, atau justru menjadi beban akibat lemahnya arah pengelolaan.
“Jangan sampai aset hanya sekadar dikelola secara bisnis tapi tidak memberikan dampak yang jelas untuk Kaltim. Ini soal akuntabilitas,” tegasnya.
Ia menambahkan, sebagai badan usaha milik daerah (BUMD), PT MBS seharusnya menjadi contoh dalam tata kelola aset publik yang transparan dan profesional. Seluruh pendapatan dari pengelolaan aset harus mampu dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“BUMD itu bukan hanya mencari untung, tapi juga harus berkontribusi untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.(adv)
