Aktualkaltim.com, Samarinda – Proses perombakan jajaran direksi perusahaan daerah (Perusda) di Kalimantan Timur (Kaltim) dalam waktu dekat menjadi sorotan utama Komisi II DPRD Provinsi Kaltim.
Wakil Ketua Komisi II, Sapto Setyo Pramono, menegaskan pentingnya transparansi dan menolak praktik “titipan” dalam seleksi calon direksi Perusda.
Sapto mengingatkan, seleksi direksi Perusda kerap rawan intervensi dan kepentingan tertentu. Oleh karena itu, ia menekankan agar proses seleksi dibuka secara terang-terangan dan dapat diakses publik.
“Biasanya ini rawan titipan-titipan. Tapi nanti bisa dilihat online siapa yang ikut seleksi. Bisa dicek basic-nya, latar belakangnya. Itu penting supaya publik tahu dan prosesnya tidak diam-diam,” ungkap Sapto.
Menurut Sapto, pergantian direksi sejumlah Perusda di Kaltim akan terjadi antara Mei hingga Juli 2025. Namun, ia menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepada Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud.
“Kalau soal itu, tunggu tanggal mainnya Pak Gubernur saja ya. Karena kewenangan PKM (perusahaan kawasan milik daerah) itu ya di Gubernur. Semua akan berakhir di bulan 5, 6, atau 7 ini,” jelasnya.
Lebih lanjut, politisi Partai Golkar ini menegaskan bahwa direksi yang terpilih nantinya harus memenuhi prinsip “the right man on the right job.” Artinya, profesionalisme menjadi harga mati, bukan kedekatan pribadi atau faktor nepotisme.
“Saya minta yang dipilih nanti adalah orang-orang profesional. Mereka punya kapasitas, kapabilitas, integritas, motivasi, dan inovasi. Bukan hanya datang kerja seperti biasa, tapi juga bisa membawa perubahan besar yang berdampak ke peningkatan PAD (pendapatan asli daerah),” tegasnya.
Sapto juga menekankan, hubungan personal hanya menjadi nilai tambah jika dibarengi dengan kapasitas yang terukur dan integritas yang terbukti.
“Ini misal ya, kamu berteman dengan saya, tapi kamu nilainya jelek, ngapain dipilih. Tapi kalau kamu profesional dan nilainya bagus, kenapa tidak saya memilih kamu. Poinnya itu yang penting bukan nepotisme. Tapi kualitas,” tandasnya.
Untuk memastikan proses seleksi berjalan objektif, Sapto mendukung agar seluruh tahapan seleksi dapat dilakukan secara terbuka, mulai dari pengumuman peserta, tahapan seleksi, hingga hasil akhir.
Ia juga mendorong pembentukan tim panitia seleksi (Pansel) yang benar-benar independen, bebas dari intervensi politik, dan memiliki integritas tinggi.
“Masyarakat Kaltim harus bisa mengakses informasinya. Supaya publik juga bisa ikut mengawasi. Ini uang rakyat, ini aset daerah. Kita tidak boleh main-main,” tegasnya.
Komisi II DPRD Kaltim, kata Sapto, akan mengawal ketat proses seleksi ini agar benar-benar terbuka dan akuntabel. Ia tidak menyebut secara rinci Perusda mana saja yang dinilai bermasalah, namun ia menyebut evaluasi menyeluruh perlu dilakukan.
“Pokoknya banyak, semua perlu dievaluasi. Saya harap seleksi ini bisa menjadi momen perbaikan tata kelola BUMD di Kaltim,” pungkasnya. (Adv)
