Aktualkaltim.com, Samarinda – Komisi II DPRD Kalimantan Timur menggelar rapat kerja lintas sektor bersama sejumlah perusahaan besar, Bapenda Kaltim, dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), guna menyoroti akurasi pelaporan pajak dan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pertemuan berlangsung di Hotel Gran Jatra Balikpapan, Selasa (22/7/2025).
Rapat dipimpin langsung Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, didampingi Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud dan Wakil Ketua Komisi II Sapto Setyo Pramono. Sejumlah perusahaan yang hadir antara lain PT Ganda Alam Makmur, PT Indexim Coalindo, PT Kobexindo Cement, PT Indonesia Plantation Synergy, serta PT Kuala Lumpur Kepong Berhad.
Sabaruddin menyampaikan bahwa validasi data alat berat dan kendaraan operasional menjadi fokus utama. Ia menyoroti adanya selisih data antara laporan perusahaan dan catatan milik Bapenda Kaltim. “Sinkronisasi data sangat penting untuk memastikan seluruh potensi pajak tergarap optimal. Kami akan turun langsung ke lapangan bersama dinas teknis,” ujarnya.
Sapto Setyo Pramono menambahkan bahwa induk perusahaan wajib menertibkan kontraktor yang bermitra. Ia menegaskan perlunya mekanisme pemanggilan resmi agar semua entitas usaha memenuhi kewajiban perpajakan. “Tak cukup hanya mengimbau. Harus ada tindakan konkret,” katanya.
Firnadi Ikhsan, anggota Komisi II, mendorong pemerintah memberikan apresiasi berupa penghargaan bagi perusahaan yang patuh terhadap kewajiban pajak. “Ini dapat menjadi motivasi moral untuk membangun budaya fiskal yang sehat,” ucapnya.
Sementara itu, Kabid PPSIP Bapenda Kaltim, Purwanto, menyampaikan bahwa saat ini banyak data perusahaan yang belum diperbarui, baik terkait jumlah alat berat yang sudah tidak beroperasi maupun kendaraan yang telah dijual. Ia mengimbau perusahaan segera menyampaikan data terbaru agar tidak terjadi kekeliruan dalam penarikan pajak.
Rapat ini turut dihadiri sejumlah anggota Komisi II lainnya seperti Andi Muhammad Afif Rayhan Harun, Guntur, Yonavia, dan Abdul Giaz. Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan mampu mengoptimalkan potensi PAD Kaltim melalui pengawasan fiskal yang ketat dan berbasis data akurat.
