Aktualkaltim.com, Samarinda — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur membuka peluang pendirian aplikasi transportasi digital lokal melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Langkah ini menjadi respons atas keluhan para mitra pengemudi ojek online yang mengaku tertekan oleh kebijakan promosi aplikator nasional dan rendahnya pendapatan yang diterima.
Gagasan tersebut mencuat dalam rapat pembahasan tarif Angkutan Sewa Khusus (ASK) yang digelar di Kantor Gubernur Kaltim baru-baru ini. Wacana ini mendapat dukungan kuat dari DPRD Kaltim, salah satunya disampaikan oleh Anggota Komisi II, Sigit Wibowo.
“Ini merupakan terobosan positif. Selain meningkatkan efisiensi layanan publik, aplikasi transportasi milik daerah juga berpotensi menjadi sumber PAD baru,” ujar politisi PAN itu.
Sigit menilai sektor transportasi daring memiliki daya dorong besar bagi perekonomian lokal, terutama bagi pelaku UMKM yang selama ini kerap terkendala urusan distribusi.
“Kalau dikelola progresif, aplikator lokal ini bisa melayani bukan hanya transportasi orang, tapi juga pengiriman makanan, logistik, hingga jasa kurir tingkat kelurahan. Ini bisa menjadi unit bisnis strategis BUMD,” jelasnya.
Ia mencontohkan sejumlah daerah yang telah mengembangkan platform serupa dengan hasil memuaskan. Keunggulan utama aplikator lokal, menurutnya, adalah kemampuan daerah dalam mengatur tarif dan melindungi kesejahteraan pengemudi.
“Pemerintah daerah bisa mengontrol lebih adil. Tidak seperti sekarang yang dikendalikan pusat dan seringkali merugikan mitra pengemudi,” tegasnya.
Meski mendukung penuh, Sigit mengingatkan bahwa kesuksesan platform ini tak hanya bergantung pada teknologi, melainkan juga kesiapan sumber daya manusia dan jaminan perlindungan kerja.
“Jangan cuma aplikasinya canggih, tapi sopirnya tidak dilatih dan konsumennya tidak puas. Pelayanan harus jadi prioritas,” tutupnya. (Adv)
