Aktualkaltim.com, Samarinda — Fraksi Partai Gerindra DPRD Kalimantan Timur menyoroti perlunya pembenahan serius dalam sistem pendidikan daerah, terutama terkait kesenjangan di wilayah pedesaan serta perlakuan yang setara bagi penyandang disabilitas. Hal ini disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-25 DPRD Kaltim, sebagai bentuk evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penyelenggaraan Pendidikan, Senin (21/7/2025).
Juru bicara Fraksi Gerindra, Fuad Fakhruddin, menegaskan bahwa pendidikan bukan sekadar sarana pengajaran, melainkan hak dasar seluruh warga negara yang harus dijamin secara adil, berkualitas, dan menjunjung tinggi karakter berbasis nilai religius serta budaya lokal.
“Kami tidak ingin ada warga Kaltim yang tertinggal hanya karena lahir di pelosok atau memiliki kebutuhan khusus. Pemerintah harus hadir melalui kebijakan afirmatif dan anggaran nyata,” tegas Fuad.
Fraksi Gerindra menilai, meskipun ada kemajuan dalam pembangunan pendidikan dan sosial, kesenjangan di daerah terpencil masih mencolok. Keterbatasan infrastruktur pendidikan, minimnya tenaga pendidik bersertifikat, dan kurangnya akses digital menjadi masalah yang belum tuntas.
Gerindra juga mendorong agar seni dan budaya lokal diintegrasikan ke dalam kurikulum sebagai fondasi karakter generasi muda Kaltim. Menurut mereka, pelestarian budaya tidak boleh dipinggirkan dalam proses pendidikan formal.
Tak hanya itu, perhatian besar diarahkan pada kelompok rentan, terutama penyandang disabilitas. Gerindra menuntut agar pemerintah tidak berhenti pada narasi inklusivitas, melainkan menerjemahkannya dalam bentuk anggaran khusus, infrastruktur ramah disabilitas, dan layanan pendidikan yang benar-benar bisa diakses semua kalangan.
“Disabilitas bukan sekadar isu pendukung. Ini soal hak dan kesetaraan. Harus ada fasilitas, tenaga pengajar, hingga kurikulum yang disesuaikan,” ujar Fuad.
Kelompok rentan lainnya seperti anak terlantar, masyarakat adat, dan korban bencana juga diusulkan agar masuk dalam skala prioritas pembangunan daerah, terutama dalam bidang pendidikan dan perlindungan sosial.
Mengakhiri pandangannya, Fraksi Gerindra menekankan pentingnya digitalisasi pendidikan dan layanan publik sebagai jawaban atas tantangan zaman. Transformasi digital, menurut mereka, sudah menjadi kebutuhan mendesak, bukan sekadar pilihan.
“Pendidikan kita harus mampu melahirkan generasi yang unggul, berakar pada budaya, namun siap menghadapi dunia yang terus berubah,” pungkas Fuad. (Adv)
