Aktualkaltim.com, Samarinda – Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Guntur, melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan pemerintah pusat yang memonopoli penyaluran subsidi pupuk bagi petani. Menurutnya, sistem yang bersifat sentralistik ini tidak mampu menjawab kebutuhan riil petani di daerah, khususnya di Kaltim yang memiliki karakteristik tanah berbeda dengan wilayah lain.
“Setiap kali reses, keluhan utama petani selalu soal pupuk. Tapi kami di provinsi tidak bisa apa-apa karena semua kewenangan ada di pusat. Saya ini juga petani, jadi tahu betul sulitnya,” tegas Guntur dalam keterangannya belum lama ini di Samarinda.
Ia menyoroti bahwa mayoritas lahan pertanian di Kaltim bersifat masam dan mengandung zat besi tinggi. Kondisi ini membutuhkan perlakuan khusus, termasuk penggunaan kapur pertanian sebelum pemupukan. Namun, pupuk subsidi yang disalurkan pusat umumnya seragam dan tidak mempertimbangkan keragaman tanah di tiap daerah.
“Kalau di Jawa mungkin urea bisa digunakan berkali-kali dalam satu tahun. Tapi di Kaltim, tanpa kapur, urea tidak akan efektif. Sayangnya pupuk seperti itu justru tidak tersedia,” jelas politisi asal Kutai Kartanegara itu.
Guntur menilai sentralisasi kebijakan pupuk justru menghambat cita-cita kemandirian pangan. Ia meminta agar pemerintah pusat memberikan ruang bagi daerah untuk terlibat aktif dalam penentuan jenis dan penyaluran pupuk, sesuai kebutuhan lokal.
“Kalau mau swasembada pangan, pusat harus turun ke bawah. Temui petani di desa-desa, jangan hanya mengatur dari atas,” katanya.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya sinergi antara kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat. Menurutnya, pembagian tugas yang proporsional akan memperkuat sektor pertanian. “Kabupaten bisa bantu bibit, provinsi bantu pupuk, pusat bantu alsintan. Itu baru namanya kolaborasi,” tandasnya. (adv)
