High Level Meeting dibahas saat Rapat Koordinasi (Rakor) terkait pengendalian inflasi dan cipta kondufisitas yang berlokasi di aula kantor Bappeda Kukar pada Selasa, 25/03/2025. Adapun unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kukar jelang Idul Fitri 1446 H/2025 M menggelar High Level Meeting.
Kegiatan Rakor High Level Meeting ini turut dihadiri oleh Tim pengendalian inflasi daerah serta Wakil Ketua III DPRD Kukar Aini Faridah, perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kaltim Iwan Kurniawan, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemkab Kukar, perwakilan Bulog cabang Samarinda, serta perwakilan ulama itu dibuka oleh Sekda Kukar Dr. H Sunggono.
Ahyani Fadianur Diani selaku Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kukar telah menyampaikan laporan terkait pengendalian inflasi yang menjelaskan Pemkab Kukar mencegah pengendalian inflasi, kebutuhan bahan pokok dan penting (bapokting) melakukan berbagai program diantaranya mempercepat kegiatan operasi pasar, memastikan distribusi pasokan bahan pokok dengan sistem efesien dan terukur, guna memastikan harga bahan pokok terjangkau dan ketersediaannya cukup hingga sampai pasca hari besar keagamaan nasional yakni Ramadhan dan Idul Fitri 1426 Hijriah.
“Secara umum Pemerintah Kabupaten Kukar telah menerapkan pedom 4 K, yaitu pertama memastikan ketersediaan pasokan, kedua memantau kestabilan harga, ketiga menjamin kelancaran distribusi, keempat menjalin komunikasi yang efektif bersama seluruh stakeholder, ” kata Ahyani Fadianur Diani.
H Sunggono membacakan sambutan Edi Damansyah selaku Bupati Kukar yang menyatakan tujuan utama rakor demi pastikan upaya langkah pencegahan inflasi secara efektif pada tingkat daerah.
“Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap pengendalian inflasi juga telah dilaksanakan, yang antara lain adalah melaksanakan operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah (GPM), melakukan sidak bersama Polres, Disperindag dan Dinas Ketahanan Pangan dalam rangka menjaga ketersediaan bahan pangan. Melaporkan secara rutin ke tautan kemendagri, menyampaikan laporan neraca ketersediaan pangan, menggunakan APBD untuk transportasi operasi pasar, serta Penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT),” ujar Edi.
“Khusus terkait penggunaan dana BTT perlu diinformasikan bahwa pelaksanaanya akan disesuikan dengan perkembangan situasi pergerakan harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat 9 bulan ke depan, ” sambungnya.
Demi menjaga dan mencegah inflasi selama Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H/tahun 2025, Edi Damansyah langsung menghimbau ke seluruh pemangku kepentingan terkait agar dapat melaksanakan beberapa hal yang mencakup mengintensifkan pemantauan harga komoditas pangan utamanya beras, aneka cabai, aneka bawang, daging dan telur ayam ras, maupun barang penting lainnya. Melakukan sinergi pengawasan bersama satgas pangan dan aparat penegak hukum untuk melakukan langkah-langkah korektif atas indikasi adanya ketidakwajaran kenaikan harga pangan, gangguan distribusi, maupun penimbunan termasuk penyaluran/distribusi BBM dan Liquid Petroleum Gas (LPG).
“Semoga pertemuan ini dapat berperan penting dalam menciptakan kesepahaman dan sinergi antar berbagai pihak, untuk menjaga kestabilan ekonomi di wilayah Kutai Kartanegara, serta memastikan ketersediaan barang yang cukup dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat, ” jelasnya.***
