Aktualkaltim.com, Samarinda — Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, dikabarkan berencana mencopot Norhayati Usman dari jabatannya sebagai Sekretaris DPRD Kaltim. Isu ini berhembus kencang di lingkungan Pemprov Kaltim dan diduga berkaitan dengan ketidakhadiran gubernur dalam sidang paripurna DPRD beberapa waktu lalu.
Dalam rapat internal bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Rudy dikabarkan menyinggung peran Sekretariat Dewan yang dinilai tidak maksimal dalam menyampaikan undangan dan agenda resmi kepada pihak eksekutif. Norhayati dianggap lalai sehingga koordinasi antara legislatif dan eksekutif terganggu.
Namun, tudingan tersebut langsung dibantah keras oleh Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sigit Wibowo. Ia menegaskan bahwa kesalahan tidak bisa serta-merta dibebankan kepada Sekwan.
“Jangan sembarangan tuduh. Undangan itu sudah dikirim jauh hari ke semua pihak, termasuk Sekda. Sekretaris dewan tugasnya melayani dewan, bukan menentukan gubernur hadir atau tidak,” tegas Sigit saat dikonfirmasi, Kamis (24/7/2025).
Sigit juga menilai akar persoalan justru berada di lingkup internal Pemprov, khususnya pada sistem protokoler gubernur yang dianggap tidak mengatur kehadiran pimpinan daerah secara layak dalam forum resmi DPRD.
“Masalahnya bukan di jadwal undangan. DPRD mempertanyakan kenapa setiap paripurna, yang mewakili gubernur selalu staf ahli. Ini sudah berulang kali. Kalau gubernur berhalangan, ada wakil gubernur, sekda, atau asisten. Tapi yang dikirim tetap saja orang yang sama,” ujarnya.
Ia menyayangkan jika Norhayati benar-benar dicopot hanya karena polemik ini. Menurutnya, langkah tersebut tidak proporsional dan terkesan emosional.
“Kalau sampai dicopot karena hal seperti ini, itu namanya kasar. Sekwan itu jabatan eselon tinggi, setara kepala dinas. Jangan asal sikat,” tegas politisi PAN itu.
Meski belum ada pernyataan resmi dari Pemprov Kaltim, kabar tersebut telah menimbulkan keprihatinan di kalangan legislatif. DPRD berharap Gubernur Rudy Mas’ud lebih bijak dalam mengambil keputusan yang menyangkut posisi strategis di lembaga legislatif. (Adv)
