Kebijakan pengelolaan DAD Bojonegoro kabarnya akan dicontoh oleh Kukar. Edi Damansyah selaku Bupati Kukar mendatangi Kabupaten Bojonegoro, Jawtim.
Kedatangannya kali ini untuk membahas terkait Dana Abadi Daerah (DAD) Kabupaten Bojonegoro yang disambut baik oleh Setyo Wahono selaku Bupati Bojonegoro dan Nurul Azizah selaku Wakil Bupati Bojonegoro, Abdullah Umar selaku Ketua DPRD Bojonegoro dan Kepala OPD terkait yang berlokasi di Pendopo Graha Buana Bojonegoro pada Senin 19/5/25.
Edi Damansyah datang bersama rombongan diantaranya Junaidi selaku Plt Ketua DPRD Kukar bersama anggota DPRD, Kepala Bapenda Kukar Bahari Joko Susilo, Kepala BPKAD Sukotjo, Plt Kepala Bappeda Syarifah Vanesa Vilna, Kepala Hukum Purnomo dan Kabag Prokompim Ismed.
Ia jelaskan kedatangannya bersama rombongan ingin lebih pelajari terkait kebijakan pengelolaan DAD yang dilakukan oleh Bupati Bojonegoro bersama jajaran karena dari sisi kebijakan secara nasional Bojonegoro sudah terlebih dahulu dalam menetapkan kebijakan pengelolaan DAD.
“Kami juga terus berupaya untuk mengikuti langkah – langkah yang dilakukan terkait dengan DAD ini, kami baca dari situs resmi Pemkab Bojonegoro memang sudah ditetapkan dan menjadi konsep fokusnya dibidang pendidikan,kami juga terus berupaya untuk menetapkan DAD di Kukar dan yang menjadi fokus kami juga bidang pendidikan,kenapa kami pilih pendidikan,karena disadari bahwa sekarang kita ditopang dengan SDA yang tidak terbarukan, jadi dengan inilah kita arahkan ke SDM yang bisa diperbaharui,”ucap Edi.
Ia berharap kunjungan kali ini bisa dapatkan hal – hal baik dari sisi teknis dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah dan begitupula dengan prosesnya seperti apa.
“Bagaimana terkait dengan asistensi dari pemerintah pusat, dalam arti ini Kemendagri dan Kemenkeu dan seperti apa langkah – langkah yang diambil pemerintahan Bojonegoro terhadap realisasi mengimplementasikan terkait DAD tersebut,”jelasnya.
Setyo Wahono juga tampak antusias atas kedatangan Bupati Kukar bersama rombongan. Kabupaten Bojonegoro memang nyatanya penghasilannya berasal dari SDA minyak dan gas bumi selain itu penghasil kayu jati.
“Selamanya tidak mungkin terus berharap dengan SDA yang tidak terbarukan. Jadi kita harus berusaha agar mulai beralih kesektor lainnya,”kata Setyo.
Kebijakan pengelolaan DAD menjadi langkah inisiatif strategis Pemkab Bojonegoro dalam mengelola keuangan secara berkelanjutan. Hal ini karena mereka menyadari bahwa pendapatan yang berasal dari minyak dan gas bumi (Migas) yang selama ini menjadi andalan memiliki potensi untuk habis pada masa mendatang.
DAD dibentuk sebagai bentuk dalam upaya tanggungjawab antargenerasi, memastikan keberlangsungan pembiayaan program pendidikan di semua jenjang, baik pendidikan umum maupun keagamaan, serta penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Fokus utama pembangunan di Bojonegoro karena adanya pemenuhan kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan dan mandiri, bukan sekadar mengakomodasi keinginan sesaat.
Ia berharap nanti kedepannya terjalinnya sinergi yang kuat dengan Pemkab Kukar.
“Kami sangat antusias untuk menjajaki peluang kerja sama yang saling menguntungkan dan mewujudkan pembangunan yang sinkron antara kedua wilayah,” pungkasnya.
Acara ditutup dengan adanya tukar cinderamata dan diskusi bersama.***
