Aktualkaltim.com, Samarinda – Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, menyoroti belum proporsionalnya alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima Kaltim dibandingkan dengan besarnya kontribusi daerah ini terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) nasional.
Menurut Hasanuddin, ketimpangan fiskal ini telah berlangsung terlalu lama dan harus segera disikapi secara serius oleh semua pihak, baik di daerah maupun di tingkat pusat.
“Kaltim menyumbang besar bagi negara, terutama dari sektor tambang, kehutanan, dan perkebunan. Tapi nilai DBH yang kita terima tidak mencerminkan kontribusi tersebut. Ini jelas tidak adil,” ujarnya tegas.
Ia menekankan bahwa untuk mengubah kondisi ini, diperlukan sinergi kuat antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Tak hanya melalui koordinasi biasa, tetapi juga lewat strategi kebijakan yang terstruktur dan pendekatan diplomatik fiskal.
Politisi yang akrab disapa Hamas ini menilai perjuangan ini bukan hanya untuk kepentingan Kaltim, melainkan bagian dari upaya nasional membangun sistem fiskal yang lebih adil bagi seluruh daerah penghasil.
“Selama ini daerah-daerah penghasil SDA hanya jadi penonton ketika hasil kekayaannya dibagi. Sudah saatnya kebijakan fiskal disusun dengan keberpihakan yang nyata,” tegasnya.
Hasanuddin pun menyatakan DPRD Kaltim siap berada di garda depan perjuangan ini. Ia membuka ruang dialog dan kolaborasi dengan berbagai elemen, mulai dari eksekutif, akademisi, hingga masyarakat sipil.
“Kita perlu gerakan bersama. Kesadaran kolektif ini penting agar keadilan fiskal tidak lagi jadi wacana belaka, tapi benar-benar diwujudkan dalam kebijakan negara,” tandasnya.
Ia berharap ke depan, pemerintah pusat dapat lebih responsif terhadap aspirasi daerah penghasil, dan tidak menjadikan prinsip keadilan fiskal sebagai jargon tanpa realisasi. (Adv)
