Aktualkaltim.com, Samarinda – Komisi IV DPRD Kalimantan Timur menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program Sekolah Rakyat yang digagas oleh Kementerian Sosial RI. Hal ini sebelumnya sempat diungkapkan Sekretaris Komisi IV, Darlis Pattalongi, dalam rapat kerja bersama Dinas Sosial Kaltim, pada 11 Juli lalu.
Dirinya menekankan pentingnya optimalisasi rekrutmen dan percepatan pembangunan fasilitas sekolah untuk anak-anak dari keluarga miskin ekstrem.
“Rapat kerja ini bukan hanya memperkuat pemahaman kami soal Sekolah Rakyat, tapi juga menjadi forum menyampaikan masukan agar pelaksanaannya maksimal di Kaltim,” kata Darlis Pattalongi.
Darlis menegaskan bahwa rekrutmen siswa tidak boleh pasif. Pemerintah daerah didorong untuk proaktif menyasar anak-anak dari keluarga dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) kategori SIL 1 dan SIL 2. Berdasarkan data Dinsos, terdapat sekitar 110 ribu anak usia sekolah di Kaltim yang masuk kategori miskin.
“Ini angka besar dan tidak bisa ditangani setengah hati. Perlu jemput bola, bukan hanya menunggu,” katanya.
Ia juga menjelaskan, Sekolah Rakyat terbagi menjadi rintisan dan permanen. Sekolah rintisan memanfaatkan fasilitas yang sudah ada seperti BPMP, BPVP, dan SMAN 16 Samarinda, sembari menunggu pembangunan sekolah permanen oleh pemerintah pusat.
Syarat utama pembangunan sekolah permanen adalah lahan seluas minimal 8 hektare yang bersertifikat dan siap bangun. Penyediaan lahan menjadi tanggung jawab daerah, sementara pembangunan fisiknya didanai pusat.
“Pembangunan sekolah butuh waktu. Maka, sekolah rintisan adalah solusi sementara agar program segera berjalan,”terang Darlis.
Menyoal pembiayaan, menurut Darlis, setiap siswa akan menerima anggaran Rp46 juta per tahun dari APBN. Dana ini mencakup semua kebutuhan siswa, mulai dari makan, pakaian, hingga perlengkapan belajar. Jika satu sekolah menampung 100 siswa, maka dibutuhkan Rp4,6 miliar per tahun. Untuk pembangunan fisik, pemerintah pusat mengalokasikan dana hingga Rp210 miliar per unit.
“Kalau ada 10 sekolah rakyat, artinya negara menggelontorkan Rp46 miliar per tahun hanya untuk operasional. Ini bentuk nyata keseriusan negara dalam memberantas kemiskinan melalui pendidikan,” ujarnya.
Meski pendanaan ditanggung pusat, Darlis mengingatkan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menyiapkan lahan dan mempercepat proses administrasi.
“Kesempatan ini jangan disia-siakan. Sekolah Rakyat bisa jadi solusi konkret untuk mengatasi masalah putus sekolah dan kemiskinan ekstrem di Kaltim,” pungkasnya. (Adv)
