Aktualkaltim.com, Samarinda – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Sarkowi V Zahry meminta pemerintah provinsi Kaltim melakukan transparansi pengelolaan anggaran program Gratispol Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim Rudy-Seno.
Sarkowi menyampaikan perlunya langkah konkret untuk menjamin keterbukaan informasi kepada masyarakat. Ia menilai, transparansi dalam pengelolaan anggaran program pemerintah sangat penting untuk meningkatkan akuntabilitas, mencegah korupsi, dan membangun kepercayaan publik.
“Transparansi program Gratispol sepenuhnya harus dilakukan pemerintah. Kalau hanya diatur dengan pergub (peraturan gubernur) tidak cukup, kita akan dorong penguatan lewat perda,” kata Sarkowi.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran program, mengingat Gratispol telah masuk dalam pembahasan resmi Badan Anggaran DPRD Kaltim.
“Pemprov juga perlu membenahi proses pengelolaan dan penyebaran informasi soal perkembangan Gratispol,” ujarnya.
Lalu, Sarkowi juga menyampaikan bahwa transparansi informasi bukan hanya soal teknis, tetapi merupakan prinsip pemerintahan
daerah modern, sekaligus bagian integritas kebijakan publik.
“Kita jangan biarkan orang bertanya-tanya dan akhirnya bikin asumsi sendiri. Sosialisasi itu bukan hanya tugas teknis, tapi bagian dari pelayanan publik,” tegasnya.
Ia pun menambahkan bahwa Pemprov juga harus memastikan seluruh informasi mengenai pelaksanaan program mudah diakses oleh publik, bukan sekadar formalitas.
“Tetapi juga disertai informasi yang akurat dan mudah diakses publik,” tutup Sarkowi. (Adv)
(MF)
