Aktualkaltim.com, Samarinda – Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menerima kunjungan kerja dari Komisi D DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dalam rangka membahas kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim terkait pengelolaan pendidikan menengah, khususnya jenjang SMA, SMK, dan SLB di wilayah Kutim.
Pertemuan tersebut difokuskan pada persoalan klasik yang kerap dihadapi daerah, yakni keterbatasan daya tampung sekolah negeri dan kurang optimalnya pemanfaatan sekolah swasta sebagai mitra strategis dalam mendukung pemerataan akses pendidikan.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menyampaikan bahwa isu yang dibawa oleh DPRD Kutim memang masuk dalam ranah kewenangan Pemprov Kaltim, mengingat urusan pendidikan menengah sejak desentralisasi telah menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi.
“Kehadiran teman-teman dari DPRD Kutim membawa aspirasi yang sepenuhnya berada di bawah kewenangan provinsi. Persoalan yang dibahas berkaitan langsung dengan peserta didik tingkat SMA, yang secara hukum menjadi tanggung jawab Pemprov,” ujar Darlis.
Ia menegaskan pentingnya membangun pemahaman publik bahwa sekolah negeri dan swasta memiliki kesempatan dan kapasitas yang sama dalam mencetak prestasi. Menurutnya, selama ini masih berkembang persepsi bahwa sekolah negeri adalah satu-satunya pilihan utama, padahal hal itu justru menjadi akar dari persoalan daya tampung yang tak kunjung terselesaikan.
“Jika seluruh siswa diarahkan hanya ke sekolah negeri, maka masalah kelebihan kapasitas akan terus terjadi. Padahal sekolah swasta juga mendapat dukungan dari pemerintah, baik melalui BOSNAS maupun BOSDA, yang dapat menunjang operasional dan mutu pendidikan mereka,” tambahnya.
Lebih lanjut, Darlis mengungkapkan bahwa di Kutim masih terdapat sejumlah sekolah swasta, seperti milik Muhammadiyah, yang kekurangan peserta didik. Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah dan para pemangku kepentingan untuk mengintensifkan sosialisasi kepada masyarakat agar keberadaan sekolah swasta lebih mendapat apresiasi dan menjadi alternatif pilihan pendidikan yang layak.
Pertemuan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara DPRD kabupaten dan provinsi dalam menghadirkan solusi konkret terhadap persoalan pendidikan di daerah, demi menciptakan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan menengah di Kalimantan Timur. (Adv)
(MF)
