Dugaan kasus korupsi pada kegiatan pemerintah di Dinas Pariwisata Kutai Kartanegara hingga hari ini tak mendapatkan titik terang.
Tentunya hal ini menjadi pertanyaan bagi organisasi mahasiswa. sejauh mana peran dan tindakan yang di ambil oleh pihak berwenang.
Terhitung sejak tahun 2023 hingga hari ini, dugaan kasus korupsi pada kegiatan ekonomi kreatif belum kunjung mendapatkan hasil.
Dari langkah gerakan untuk mengungkap kejadian ini PC PMII Kutai Kartanegara sudah melakukan aksi dan kordinasi dengan pihak dan kejaksaan negri kutai kartanegara sepakat untuk mendorong kasus tersebut untuk segera terungkap.
seharusnya berdasarkan laporan dan kebutuhan sistematika hukum BPKP Kaltim (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) sebagai instansi pemerintahan yang bertugas untuk melakukan audit dapat lebih masif dalam bertindak.
Ini menjadi penghambat dalam proses penegakan hukum, Dan apabila hal ini terlalu berlarut begitu saja tanpa ada hasil yang di berikan bisa saja kedepan nantinya akan timbul prespektif liar kedepannya untuk BPKP Kaltim dari masyarakat. Tuturnya syaiful salim ketua pc pmii kutai kartanegara..
Berkaca dengan kejadian tersebut pmii cabang kutai kartanegara sudah memberikan surat permohonan audiensi kepada BPKP Kaltim Pada 29/09/25. hanya saja, karna ada batasan Perdep Bidang Investigasi No.1 Th 2024 maka ruang audiensi pun terbatas..
Sebagai negara hukum tentunya kami menghargai segala bentuk aturan yang bersifat melindungi negara maupun rahasianya. Hanya saja kami meminta BPKP kaltim dapat segera memberikan hasil audit tersebut agar sistematika hukum dapat berjalan semestinya ujarnya syaiful salim.
