Aktualkaltim.com, Samarinda – Program nasional Koperasi Merah Putih yang menjanjikan kucuran dana publik hingga Rp3 miliar per koperasi mulai menuai perhatian serius dari kalangan DPRD Kalimantan Timur. Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, mengingatkan pemerintah agar tidak gegabah dalam implementasi program yang dianggap berpotensi menimbulkan masalah baru jika tidak disiapkan secara matang.
Menurut politisi Golkar itu, besarnya anggaran yang akan digelontorkan justru bisa menjadi celah penyalahgunaan bila tidak dibarengi dengan sistem tata kelola yang kuat dan akuntabel.
“Kalau koperasi diberi Rp3 miliar tanpa kesiapan manajemen dan pengawasan ketat, ini bukan membantu masyarakat, tapi malah membuka peluang masalah,” tegas Sapto.
Sapto menekankan bahwa koperasi yang akan menerima bantuan harus melalui seleksi ketat. Kriteria seperti legalitas hukum yang jelas, SDM yang berkompeten, serta rencana usaha yang terstruktur menjadi syarat mutlak agar program ini tidak gagal.
Ia menyoroti pengalaman sebelumnya dalam pelaksanaan Dana Desa, yang kerap menimbulkan persoalan meskipun nilainya hanya sepertiga dari dana program Koperasi Merah Putih.
“Dana desa saja banyak masalah, apalagi dana koperasi yang lebih besar. Harusnya ini jadi pelajaran,” ujarnya.
Selain itu, Sapto juga mengingatkan agar aparat desa tidak dilibatkan sebagai pengurus koperasi, guna menghindari konflik kepentingan. Ia meminta pemerintah provinsi melalui Dinas Koperasi dan UKM melakukan verifikasi menyeluruh, bukan sekadar formalitas penyerapan anggaran.
Dirinya mendorong agar koperasi yang terlibat nantinya menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan modern, termasuk transparansi laporan keuangan, sistem pengawasan internal, hingga audit dari pihak independen.
“Kalau belum siap, jangan dipaksakan. Tunda atau evaluasi dulu. Jangan sampai program yang niatnya baik justru berujung pada beban baru bagi masyarakat dan pemerintah,” pungkasnya.(adv)
