Aktualkaltim.com, Samarinda – Penurunan angka pengangguran di Kalimantan Timur memang patut diapresiasi, namun legislator DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, mengingatkan bahwa capaian tersebut belum menyentuh akar persoalan ketenagakerjaan di daerah. Menurutnya, dominasi sektor pertambangan dalam penyerapan tenaga kerja menunjukkan lemahnya diversifikasi ekonomi.
Berdasarkan data BPS Kaltim, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2025 turun menjadi 5,33 persen dari 6,81 persen pada Februari 2021. Meski angkatan kerja bertambah menjadi lebih dari 2,1 juta jiwa, jumlah pengangguran turun dari 128.460 menjadi 113.170 orang. Namun, dari total tersebut, sektor pertambangan masih menyumbang tenaga kerja terbesar, yakni 46.002 orang.
“Kalau kita hanya melihat penurunan TPT, bisa saja itu tampak positif. Tapi di baliknya ada ketergantungan besar pada sektor tambang. Artinya, kita belum membangun ketahanan ekonomi jangka panjang,” kata Agusriansyah, Sabtu (26/7/2025).
Ia menekankan pentingnya arah baru dalam pembangunan sektor ketenagakerjaan. Menurutnya, sektor kreatif, teknologi digital, pertanian modern, dan wirausaha lokal harus mulai menjadi prioritas. Untuk itu, diperlukan reformasi kebijakan vokasi agar bisa menjawab tantangan zaman.
“Pelatihan kerja harus menjawab tren baru dan potensi lokal. Misalnya, dukungan pada konten kreator, ekspor produk desa, hingga pelatihan teknologi digital bagi generasi muda,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia meminta pemerintah daerah memetakan secara menyeluruh minat dan potensi generasi muda. Dengan data yang akurat, kata Agusriansyah, program pelatihan akan lebih relevan dan efektif dalam menciptakan lapangan kerja.
“Kalau kita tahu arah minat pemuda, maka pelatihan tidak sekadar ikut tren, tapi benar-benar menjawab kebutuhan dunia kerja,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah agar program vokasi sesuai dengan kebutuhan industri. Ketidaksesuaian kurikulum dengan realitas pasar kerja dinilai menjadi salah satu penyebab kemiskinan terpelajar.
“Jangan sampai lulusan perguruan tinggi hanya menambah angka pengangguran karena tidak dibekali keterampilan yang dibutuhkan industri,” ucapnya.
Sebagai solusi jangka panjang, Agusriansyah mengajak semua pemangku kepentingan—baik pemerintah, legislatif, dunia usaha, maupun akademisi—untuk menyusun peta jalan ketenagakerjaan berbasis riset sosial dan ekonomi.
“Kita harus menciptakan ekosistem kerja yang sesuai dengan potensi daerah dan aspirasi generasi muda. Ini bukan sekadar soal lapangan kerja, tapi masa depan ekonomi daerah,” pungkasnya.
