Aktualkaltim.com, Samarinda – Anggota DPRD Kalimantan Timur, Agus Aras, mengingatkan agar program pendidikan gratis bertajuk GratisPol yang dicanangkan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim tidak hanya sekadar wacana populis tanpa perhitungan fiskal yang matang.
Agus, yang juga duduk di Komisi IV DPRD Kaltim, menyebut bahwa meskipun program ini memiliki tujuan yang baik, pelaksanaannya tetap harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
“Secara politik memang menarik, tapi jangan sampai hanya jadi jargon. Kita harus jujur terhadap kondisi APBD kita. Pendidikan gratis itu perlu proses dan kesiapan anggaran,” ujarnya, Selasa (22/7/2025).
Ia menekankan bahwa keterbatasan fiskal menjadi tantangan utama. Karena itu, implementasi GratisPol idealnya dilakukan secara bertahap dan disertai dengan perencanaan jangka panjang yang matang.
“Kalau dikerjakan serentak tanpa strategi, malah bisa mengganggu program lain. Kita baru bisa melihat dampaknya maksimal pada 2026 jika disiapkan dari sekarang,” tambah Agus.
Politisi PAN itu juga mengingatkan bahwa kewenangan pemerintah provinsi terbatas pada tingkat SMA, SMK, dan SLB. Sementara untuk pendidikan tinggi, Pemprov harus merancang skema khusus yang tak melanggar regulasi pusat.
“Perlu ada sinkronisasi regulasi agar tidak timbul masalah hukum di kemudian hari. GratisPol bagus, tapi harus sesuai aturan,” jelasnya.
Tak hanya soal pendidikan, Ketua Fraksi PAN-Demokrat ini juga mengingatkan pentingnya keseimbangan pembangunan. Ia menilai sektor lain seperti infrastruktur juga mendesak untuk dibenahi.
“Pendidikan penting, tapi jangan sampai sektor lain terabaikan. Kita harus adil dalam membagi anggaran agar pembangunan merata di seluruh wilayah Kaltim,” tegas Agus Aras.
Dirinya berharap agar program-program besar seperti GratisPol disusun berdasarkan data, kajian mendalam, dan proyeksi fiskal yang realistis, bukan hanya demi pencitraan politik semata.(adv)
