Aktualkaltim.com, Samarinda – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Damayanti, menyoroti tingginya angka pernikahan dini di Benua Etam yang dinilai masih menjadi persoalan serius. Ia menyebut, kurangnya pemahaman generasi muda terhadap kesehatan reproduksi menjadi salah satu penyebab utama maraknya praktik pernikahan di bawah umur.
Berdasarkan data Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim, tercatat 288 kasus pernikahan dini sepanjang tahun ini yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Kota Balikpapan menjadi wilayah dengan kasus tertinggi.
“Dampaknya bukan hanya pada kesehatan, tapi juga kesiapan mental pasangan muda, potensi stunting, hingga meningkatnya risiko kekerasan dalam rumah tangga,” ujar Damayanti, Kamis (24/7/2025).
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menilai, lemahnya edukasi terkait reproduksi sejak usia dini menjadi akar masalah yang belum terselesaikan secara komprehensif.
Tak hanya itu, Damayanti juga menyoroti kinerja Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kaltim yang dinilainya belum menunjukkan kontribusi signifikan meski memiliki anggaran tahunan sekitar Rp500 juta.
“KPAD itu seperti tidak terdengar gaungnya. Justru Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC PPA) yang lebih aktif turun ke lapangan menangani kasus-kasus anak,” kritiknya.
Ia mendorong agar KPAD melakukan evaluasi internal serta memperkuat kemitraan dengan instansi terkait, termasuk Dinas Pendidikan, untuk menghadirkan program edukasi reproduksi langsung ke sekolah-sekolah.
“Kelembagaan kuat bukan hanya soal anggaran, tapi strategi dan respons yang nyata. KPAD harus hadir dan relevan dalam isu perlindungan anak,” tegas Damayanti.
Menurutnya, upaya pencegahan pernikahan dini memerlukan kerja sama lintas sektor, dan tidak bisa dibebankan pada satu lembaga saja.
“Kita butuh pendekatan kolaboratif agar anak-anak mendapat pemahaman sejak dini, bukan hanya setelah mereka terjebak dalam situasi yang sulit,” tutupnya.(adv)
