Ngapeh Hambat Kukar mempertegas ASN berakhlak. Adapun Edi Damansyah selaku Bupati Kukar dan didampingi Rendi Solihin selaku Wabup dan Sunggono selaku Sekda Kukar memimpin rapat dengan tema Ngapeh Hambat yang mana turut diikuti oleh para Asisten, Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan Camat Kukar berlokasi di ruang serba guna Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kukar pada Senin, 17/02/2025.
Selain itu, Ngapeh Hambat berguna untuk menindaklanjuti instruksi Presiden (Inpres) nomor 1 tahun 2025 terkait efisiensi anggaran. Konsep implementasi ASN berakhlak jadi perhatian pihak Pemkab Kukar. Sehingga hal ini harus dibicarakan secara lebih detail dalam agenda dan dijadikan komitmen yang mana telah ditandai dengan adanya penandatangan para Kepala OPD.
“Ngapeh Hambat ini mempertegas kembali konsep ASN BerAKHLAK yang didampingi langsung konsultan yang ditunjuk oleh BKPSDM,” kata Edi.
Edi menjelaskan kalau adanya langkah tindak lanjut berupa road map pada masa mendatang dan merasa yakin kalau konsep ASN berakhlak ini dapat berjalan dengan pada pihak Pemkab Kukar, salah satunya melalui Gerakan Etam Mengaji (GEMA) Kukar yang mana dilakukan di seluruh OPD.
“Mungkin nanti ada forum-forum lanjutan lagi terkait dengan pendalaman konsep ASN BerAKHLAK,” jelasnya.
Ia sangat berharap kalau Sunggono dan para asisten dapat mengawal dengan pelaksanaan di lapangan yang mana telah diperkuat dengan tanda tangan komitmen sebagai syarat administratif.
“Harapannya bukan hanya administratif saja, tapi bagaimana bisa mengawal ini dengan baik. Karena faktor kunci keberhasilannya di penjabat pimpinan tinggi pratamanya,” ungkap Edi.
Ia tegaskan implementasi efisiensi anggaran yang mana saat ini prosesnya memang telah berjalan dan ditargetkan untuk selesai pada bulan Maret kelak dimana seluruh program dan kegiatan belanja telah dicantum dalam APBD 2025 terasionalisasi dengan Impres Nomor 1 tahun 2025.
Terkait penguatan efiensi. Bupati Kukar tersebut melihat adanya perubahan regulasi yang mana sangat bergantung pada revisi peraturan berlaku dan memastikan kalau Pemerintah nantinya harus bisa berkomunikasi dengan DPRD untuk bisa menyesuaikan teknis pelaksanaanya.
“Insya Allah kami yakin efisiensi ini berjalan dengan baik, tanpa mengganggu kegiatan dan belanja kami di Kukar,” beber Edi.
Selain itu, dalam kegiatan ini dilakukan paparan oleh Sukoco selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) terkait efisiensi anggaran yang telah dilakukan Pemkab Kukar dan penandatanganan komitmen bersama bupati, wakil bupati, Sekda, para asisten, kepala OPD dan Camat Kukar.***
