Aktualkaltim.com, Samarinda — Fraksi PAN–NasDem DPRD Kalimantan Timur menyatakan dukungan penuhnya terhadap pembaruan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyelenggaraan Pendidikan. Mereka menilai raperda ini sebagai jawaban atas tantangan pendidikan yang sangat beragam di Kaltim, baik dari sisi geografis, sosial budaya, maupun ekonomi.
Dalam Rapat Paripurna ke-25, Senin (21/7/2025), juru bicara Fraksi PAN–NasDem, Abdul Giaz, menegaskan bahwa otonomi daerah harus dimanfaatkan untuk merancang kebijakan pendidikan yang kontekstual, adil, dan mencerminkan kebutuhan lokal.
“Tidak mungkin kita menyamaratakan persoalan pendidikan di Kaltim. Setiap wilayah punya tantangan unik. Maka regulasi juga harus lentur, mampu menyesuaikan dengan kondisi di lapangan,” ujarnya.
Giaz menyebut bahwa banyak wilayah di Kaltim, terutama daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), masih menghadapi keterbatasan infrastruktur, minimnya tenaga pendidik berkualitas, serta tingginya beban biaya pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Menurutnya, raperda ini harus hadir sebagai solusi nyata atas ketimpangan tersebut.
Fraksi PAN–NasDem juga mendorong agar proses pembahasan Raperda dilakukan secara terbuka dan inklusif, melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk tokoh adat, pelaku pendidikan, dan masyarakat lokal. “Pendidikan bukan hanya urusan pemerintah. Semua pihak harus dilibatkan agar kebijakan yang lahir tidak elitis, tapi benar-benar membumi,” kata Giaz.
Lebih jauh, ia menyoroti beberapa poin penting dalam draf raperda, seperti penguatan pendidikan berbasis teknologi, komitmen anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBD, serta pelayanan inklusif untuk anak berkebutuhan khusus dan daerah sulit akses.
Giaz juga menekankan pentingnya kerja cermat Panitia Khusus (Pansus) dalam merumuskan perda agar regulasi yang dihasilkan tidak hanya baik di atas kertas, tetapi juga kuat dalam pelaksanaan.
“Harapan kami, Perda ini dapat menjadi pondasi lahirnya generasi Kaltim yang unggul, sehat, cerdas, dan berakhlak,” pungkasnya. (adv)
