Aktualkaltim.com, Samarinda – Isu penghentian anggaran untuk kerja sama media dan sejumlah cabang olahraga oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menuai sorotan publik. Namun, Anggota DPRD Kaltim, Syarifatul Sya’diah, menegaskan bahwa tidak ada kebijakan penghapusan anggaran, melainkan hanya penyesuaian berdasarkan skala prioritas pembangunan daerah.
“Tidak benar kalau dibilang anggaran media dihapus. Yang ada adalah penyesuaian, karena gubernur ingin memfokuskan belanja daerah pada sektor pendidikan dan infrastruktur,” ungkap Syarifatul, Jumat (25/7).
Legislator dari Dapil Bontang, Berau, dan Kutai Timur itu menjelaskan bahwa besarnya usulan anggaran dari pihak media menjadi salah satu pertimbangan dilakukan penyaringan. Ia menegaskan bahwa anggaran media juga bukan berasal dari usulan DPRD, melainkan dari eksekutif.
“Nominalnya cukup tinggi, jadi wajar bila dievaluasi. Tapi itu bukan berarti ruang kemitraan ditutup. Pemerintah tetap butuh media sebagai penyambung informasi pembangunan,” tambahnya.
Syarifatul juga berharap agar relasi kemitraan antara media dan Pemprov tetap berjalan dengan proporsional. Menurutnya, kehadiran media masih sangat penting dalam mendukung transparansi dan edukasi publik.
Senada, Kepala Bappeda Kaltim, Yusliando, menepis anggapan bahwa program kerja sama dengan media dihentikan. Ia menegaskan bahwa penyesuaian dilakukan semata demi efisiensi anggaran dan fokus pada program prioritas.
“Anggaran media tidak mungkin dihapus. Hanya disesuaikan agar penggunaan dan alokasinya lebih tepat sasaran,” ujar Yusliando.
Ia juga membantah isu yang menyebut adanya hubungan antara kebijakan tersebut dengan insiden yang melibatkan ajudan gubernur dan awak media beberapa waktu lalu.
“Tidak ada kaitan dengan kejadian itu. Pemerintah tetap memandang media sebagai mitra strategis. Programnya tetap berjalan,” jelasnya.
Yusliando pun mengimbau masyarakat agar tidak terjebak dalam spekulasi yang menyesatkan. Ia memastikan Pemprov Kaltim tetap membuka ruang kolaborasi bersama media sebagai bagian dari upaya memperkuat informasi publik.
“Kami pastikan tidak ada kebijakan yang merugikan media. Program tetap berjalan, dengan penyesuaian yang wajar,” pungkasnya. (Adv)
