Aktualkaltim.com, Samarinda — Fraksi Demokrat-PPP DPRD Kalimantan Timur menyoroti ketidakjelasan teknis dalam pelaksanaan Program Gratispol yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penyelenggaraan Pendidikan. Dalam Rapat Paripurna ke-25 DPRD Kaltim pada Senin (21/7/2025), fraksi ini menyampaikan bahwa ketidakpastian tersebut menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat, terutama terkait implementasi janji pendidikan gratis dari Pemprov Kaltim.
Wakil Ketua Fraksi Demokrat-PPP, Husin Djufri, menilai belum adanya penjabaran konkret mengenai kriteria penerima, cakupan biaya, dan status mahasiswa aktif dalam program Gratispol menjadi masalah utama. Ia menyebut, banyak masyarakat belum bisa membedakan antara Gratispol dengan program beasiswa yang pernah ada sebelumnya.
“Bahkan mahasiswa yang sudah di semester lanjut belum tahu apakah mereka ikut dibiayai. Ini menciptakan ketidakpastian di lapangan,” ujarnya.
Gratispol merupakan program unggulan Pemprov Kaltim untuk membiayai pendidikan dari tingkat SMA/SMK/SLB (kewenangan provinsi) hingga jenjang S3, baik dalam maupun luar negeri. Namun, menurut Demokrat-PPP, ketiadaan petunjuk teknis membuat penerapannya membingungkan, apalagi di tengah tahun ajaran baru.
Laporan dari masyarakat juga menunjukkan masih adanya pungutan untuk seragam dan buku yang diklaim berada di bawah program Gratispol. “Kalau memang semua gratis, maka harus jelas aturannya. Jangan sampai setengah hati,” tegas Husin.
Fraksi Demokrat-PPP menekankan agar Ranperda ini tak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi menjadi landasan hukum kuat yang menjamin keberlanjutan kebijakan, terlepas dari siapa pemimpin daerah ke depan. Mereka berharap, panitia khusus yang tengah membahas ranperda dapat memperjuangkan kejelasan teknis dan memastikan keberpihakan terhadap masyarakat.
“Pendidikan adalah kunci pembangunan SDM unggul. Kami tak ingin program ini hanya jadi jargon politik yang tak berdampak nyata,” tutup Husin. (Adv)
