Aktualkaltim.com, Samarinda – Ketua Panitia Khusus (Pansus) Penyusun Pedoman Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Muhammad Samsun, memastikan bahwa aspirasi masyarakat tidak akan diabaikan meskipun skema Bantuan Keuangan (BanKeu), hibah, dan bantuan sosial (bansos) resmi dihapus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Provinsi Kaltim tahun 2025.
Keputusan pencoretan tersebut diambil dalam rapat antara Pansus Pokir DPRD Kaltim dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang digelar pada Senin (14/7/2025).
Samsun menjelaskan bahwa langkah ini diambil karena pertimbangan regulasi yang ketat dan keterbatasan waktu untuk merealisasikan bantuan sebelum tahun anggaran berakhir.
“Proses penyaluran BanKeu, hibah, dan bansos membutuhkan tahapan administrasi yang panjang, termasuk verifikasi dan validasi. Dengan sisa waktu yang terbatas di tahun ini, sangat berisiko jika tetap dipaksakan. Apalagi Pergub tentang BanKeu masih berlaku dan mengatur besaran tertentu yang harus dipatuhi,” terang Samsun, yang juga merupakan politisi dari PDI Perjuangan.
Ia menegaskan, DPRD Kaltim tidak ingin memaksakan program yang berpotensi tidak bisa direalisasikan secara optimal di lapangan.
Selain itu, penerapan bantuan seperti bansos dan hibah dinilai memerlukan kehati-hatian agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
“Kalau kita masukkan sekarang tapi tidak bisa dijalankan karena kendala teknis, justru itu akan merugikan masyarakat. Oleh karena itu, kita alihkan ke APBD Murni 2026,” jelasnya.
Meski pencoretan dilakukan, Samsun memastikan bahwa seluruh aspirasi masyarakat yang diperoleh melalui masa reses maupun forum-forum dialog bersama konstituen tetap menjadi perhatian utama DPRD.
“Kami tetap berkomitmen mengawal kebutuhan masyarakat. Aspirasi yang belum terakomodasi tahun ini akan menjadi prioritas dalam pembahasan APBD Murni tahun depan,” tegasnya.
Samsun juga mengimbau masyarakat agar tidak khawatir dan tetap percaya kepada DPRD sebagai lembaga penyalur aspirasi rakyat. Ia menegaskan bahwa pihaknya akan terus berpihak kepada kepentingan masyarakat, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar.
“Jangan resah. Aspirasi masyarakat tetap menjadi prioritas kami. Masih ada ruang fiskal di anggaran mendatang, dan kami pastikan tidak akan ditinggalkan,” pungkasnya. (Adv)
(MF)
