Aktualkaltim.com, Samarinda – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Muhammad Samsun, mengecam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap penyelenggara negara di Kaltim. Ia menganggap peristiwa ini sebagai pukulan telak bagi upaya pembangunan daerah.
“Pejabat pemerintahan harusnya berkomitmen untuk tidak melakukan tindakan melanggar hukum, termasuk korupsi,” tegas Samsun.
Ia menekankan bahwa semua sistem dan aturan sudah ada untuk mencegah KKN. “Kasus OTT di Paser bukan yang pertama. Ini menunjukkan masalah korupsi di Kaltim masih serius,” ujarnya.
Samsun menyayangkan potensi sumber daya alam Kaltim disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Ia berharap kasus ini menjadi momentum untuk meningkatkan pengawasan dan mencegah korupsi.
“DPRD Kaltim akan terus mendukung KPK. Mari kita bersama-sama menjaga Kaltim agar bersih dari korupsi,” tutupnya.
(MF/Adv/DPRDKaltim)
