Aktualkaltim.com, Samarinda – Dewan Pengurus Daerah Himpunan Pengembang Jalan Indonesia (DPD HPJI) Provinsi Kalimantan Timur resmi membuka Seminar Nasional dan Rapat Kerja (Raker) Tahun 2025 di Hotel Mercure Samarinda, Sabtu (19/07/2025). Kegiatan ini dihadiri para profesional konstruksi dan diwarnai dengan diskusi strategis tentang pembangunan infrastruktur daerah.
Ketua Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Wilayah Kaltim yang juga Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, hadir dan membuka langsung kegiatan tersebut. Dalam sambutannya, Sapto menekankan pentingnya legalitas dan profesionalitas di dunia konstruksi, terutama bagi lulusan baru bidang teknik.
“Setiap insinyur wajib memiliki sertifikasi resmi. Ini bukan hanya soal administrasi, tapi menyangkut tanggung jawab dan kualitas kerja di lapangan,” tegas Sapto. Ia mengingatkan bahwa PII sebagai induk organisasi profesi insinyur memiliki tanggung jawab untuk memastikan semua anggotanya bekerja sesuai standar yang ditetapkan undang-undang.
Tak hanya berbicara soal profesi, Sapto juga menyoroti fungsi vital infrastruktur dalam mendorong kemajuan daerah. Ia menegaskan bahwa jalan dan jembatan bukan sekadar proyek fisik, melainkan instrumen penting yang mendukung konektivitas, efisiensi logistik, dan pemerataan ekonomi.
“Pembangunan jalan bukan hanya mempercepat lalu lintas, tapi juga membuka akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi bagi masyarakat,” ujarnya.
Sapto memuji peran HPJI sebagai organisasi strategis yang mewadahi para ahli teknik jalan dan jembatan. Ia berharap HPJI terus menjaga standar kompetensi anggotanya agar mampu berkontribusi nyata dalam pembangunan berkelanjutan di Kaltim.
“HPJI harus jadi mitra aktif pemerintah, mulai dari perencanaan hingga pemeliharaan infrastruktur. Profesionalisme dan inovasi harus jadi budaya kerja,” ucapnya.
Ia menyebut forum seminar dan raker ini sebagai momentum penting untuk merumuskan solusi konkret atas berbagai tantangan infrastruktur yang dihadapi daerah, terutama dalam hal perencanaan, pemeliharaan, dan adaptasi terhadap perubahan teknologi.
“Forum seperti ini sangat strategis. Kita butuh rekomendasi yang aplikatif agar kebijakan infrastruktur Kaltim ke depan benar-benar tepat sasaran,” pungkasnya.
Dengan adanya sinergi antara organisasi profesi, legislatif, dan pelaku teknis di lapangan, Sapto berharap pembangunan infrastruktur di Kalimantan Timur bisa lebih profesional, akuntabel, dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.(adv)
