Aktualkaltim.com, Samarinda – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, menyoroti berlarut-larutnya permasalahan normalisasi Sungai Loa Bakung yang hingga kini belum juga tuntas. Hal itu disampaikan Sapto saat kegiatan reses, menampung aspirasi masyarakat terkait penanganan banjir di kawasan tersebut.
Menurut Sapto, persoalan Sungai Loa Bakung dan aliran di kawasan tembusan Kemuning sebenarnya sudah menjadi perhatian sejak lama. Namun, hingga kini proses perbaikan masih terkendala, salah satunya akibat minimnya kesadaran masyarakat untuk mendukung program normalisasi.
“Masalah Sungai Loa Bakung itu sudah lama. Tinggal niat kita bersama untuk menanganinya. Tapi kenyataannya, masih banyak masyarakat yang meminta ganti rugi dengan nilai yang tidak wajar,” ungkap Sapto.
Ia menjelaskan, sebagian masyarakat yang terdampak program normalisasi tidak memiliki kelengkapan surat-surat kepemilikan lahan. Kalaupun ada, banyak yang tidak mau menerima harga ganti rugi sesuai hasil appraisal resmi. Mereka justru meminta harga tinggi sesuai keinginan pribadi, yang jelas sulit untuk dipenuhi pemerintah.
“Kalau semua minta harga sesuai keinginan sendiri, ya tidak bisa begitu. Kita ini harus sadar bahwa normalisasi sungai tujuannya untuk kepentingan orang banyak. Jangan egois,” tegas Sapto.
Politikus Partai Golkar itu juga menyinggung sikap sebagian masyarakat yang menolak pembangunan gorong-gorong atau saluran drainase di sekitar pemukiman mereka. Padahal, menurutnya, pembangunan infrastruktur tersebut sangat penting untuk mengurangi risiko banjir.
“Lucu kan, masa soal got atau parit harus menunggu pemerintah, Harusnya kita sama-sama bergerak,” ucap Sapto.
Sapto juga mengingatkan, pemerintah tidak bisa terus disalahkan jika program penanganan banjir tak kunjung maksimal, sebab peran serta masyarakat sangat menentukan keberhasilannya.
“Saya akui, pemerintah belum maksimal, tapi bukan berarti semua salah pemerintah. Kalau masyarakat tidak mau kerja sama, pemerintah juga susah bergerak,” tandasnya. (Adv)
(MF)
