Aktualkaltim.com, Samarinda – Ancaman bencana alam seperti banjir, longsor, hingga kebakaran masih menjadi momok di Kota Samarinda. Namun, upaya mitigasi dinilai belum menyentuh akar persoalan. Hal ini disampaikan Anggota DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, yang menyoroti lemahnya implementasi kebijakan penanganan bencana di lapangan.
Menurut Sapto, meskipun pemerintah telah memiliki zonasi wilayah rawan bencana, langkah konkret untuk melindungi masyarakat belum terlihat nyata. “Zonasi itu penting, tapi tak cukup hanya di atas kertas. Harus ada kesiapan nyata, baik fasilitas maupun pemahaman warga,” ujarnya.
Politisi Golkar ini menekankan bahwa mitigasi bencana tidak boleh hanya menjadi agenda administratif. Ia menilai penanggulangan kebakaran, terutama di wilayah padat penduduk, masih sangat lemah. “Ketersediaan alat pemadam api harus menjangkau hingga tingkat RT, termasuk pelatihan warga secara rutin,” katanya.
Sapto juga menyoroti pentingnya sistem peringatan dini dan simulasi evakuasi sebagai bentuk kesiapsiagaan. Menurutnya, pemerintah daerah semestinya memasang rambu-rambu peringatan serta menggelar edukasi kebencanaan secara berkala.
“Masyarakat bukan hanya butuh peta rawan bencana, tapi perlindungan nyata di lapangan. Jangan sampai pengetahuan soal risiko hanya berakhir di buku rencana,” tegasnya.
Ia pun mendorong pemerintah provinsi dan kota untuk menyusun strategi terpadu dalam menghadapi risiko bencana yang makin meningkat. Koordinasi lintas sektor dan pembiayaan jangka panjang menurutnya menjadi kunci dalam membangun sistem mitigasi yang efektif.
“Kalau hanya diakui sebagai zona rawan tapi tidak ada langkah teknis dan pendampingan kepada warga, artinya pemerintah absen dalam tanggung jawab perlindungan,” tutupnya.(adv)
