Wamendagri meminta program prioritas nasonal diaklerasi oleh Pemda Kukar. Adapun Pemkab Kukar diwakili oleh Akhmad Taufik Hidayat selaku Asisten I Bidang Pemerintah dan Kesra telah ikuti rapat koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang mana telah dirangkai oleh penandatangan nota kesepahaman terkait sinergi tugas dan fungsi pada bidang agraria/pertahanan, tata ruang Pemerintahan dalam negeri, Kehutanan, Transmigrasi, dan Informasi Geospasial, Pemerikasaan Kesehatan Gratis dan Implementasi Program 3 Juta Rumah Secara Virtual yang berlokasi di Ruang Eksekutif Kantor Bupati pada Senin, 17/03/2025.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut kepala dinas PU Wiyono, kepala dinas DLHK Slamet Hadiraharja, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kusnandar, Plt. Kepala Dinas Perkim M. Aidil, Kabag Hukum Purnomo, Kabag Tata Pemerintahan Yani Wardana, dan beberapa perwakilan OPD terkait.
Diketahui, rakor tersebut dipimpin oleh Bima Arya Sugiarto selaku Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) dan dihadiri juga oleh beberapa pihak Menteri dan Dirjen , dan dihadiri oleh seluruh Pemerintah daerah dari provinsi, Kabupaten, dan Kota melalui virtual.
Wamendagri minta program prioritas nasional diaklerasi oleh Pemda yakni Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) dan implementasi 3 juta rumah yang mana membutuhkan dukungan dari berbagai kepala daerah. Bima tegaskan kalau keberhasilan PKG di daerah itu nantinya sangat bergantung pada beberapa faktor utama yakni intruski Kepala Daerah yang jelas agar seluruh Pemda dapat bergerak serentak.
Selain itu, tersedianya data akurat oleh Pimpinan Wilayah mencakup Kepala Desa, Lurah. Alokasi anggaran juga harus di perhatikan.
“Ada anggaran yang bisa diakses, dialokasikan, baik BOK (bantuan operasional kesehatan), atau DAK (dana alokasi khusus) fisik dan non-fisik,” ucap Bima.
Budi Gunaidi Sadikin selaku Menkes ungkap program unggulan Presiden Prabowo Subianto yang telah dilaunching pada 10 Februari 2025 akan kembali ditargetkan kembali demi bisa jangkau lapisan warga. PKG mencakup semua rentang usia dari bayi, anak, remaja, dewasa, dan lansia. Ia jelaskan setidaknya ada 2 mekanisme utama dalam pelaksanan PKG yang sedang dilakukan.
“Untuk yang sekarang kita jalankan dalam dua model. Model [PKG] yang pertama itu pada saat [seseorang] ulang tahun, dilakukan di puskesmas. Model yang kedua untuk anak-anak usia sekolah dilakukan pada saat ajaran baru di 230-an ribu sekolah,” ungkap Budi.
Akhmal Taufik Hidayat usai mengikuti rakor menyatakan kalau Pemkab Kukar sudah siap mendukung semua program terkait 5 Kementerian sebagaimana disampaikan oleh Rakor. Program kesehatan yakni Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) Pemkab Kukar telah siap melakukan percepatan kegiatan dan memanfaatkan APBD dan DAK yang ada. Hal ini demi bisa memastikan pelaksanaan PKG bisa berjalan lancar dan dilakukan pemantauan ke Puskemas atau pelayanan kesehatan lainnya dan tersedianya tenaga/SDM yang terampil sesuai arahan.
“Jadi yang disampaikan tadi berkaitan dengan peran pemerintah daerah / kabupaten khususnya dalam hal program PKG, kita diarahkan terutama percepatan berkaitan dengan kesehatan yaitu pemeriksaan kesehatan gratis di Puskesmas yang harus dimaksimalkan, dan diminta memanfaatkan ABPD dan DAK yang sudah ada, selain itu juga diminta untuk melakukan sosialisasi agar prosentasenya meningkat,” jelas Akhmal.
Akmal mejelaskan kalau 3 juta rumah subsidi itu Pemkab Kukar akan sesuaikan dengan arahan dari Pemerintah Pusat terutama inventarisir tanah atau lahan yang bakal digunakan.
“Kami Pemkab Kukar siap mendukung program ini” pungkasnya.***
