Aktualkaltim.com, Samarinda – Program unggulan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) bertajuk Gratispol resmi berjalan, mulai dari bantuan pendidikan gratis, subsidi biaya ibadah, hingga layanan sosial lainnya.
Namun, banyak masyarakat yang mengaku masih bingung terkait mekanisme pendaftaran dan syarat mengikuti program tersebut.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, mengatakan, kebingungan itu ia temui langsung saat turun ke lapangan dalam agenda reses. Banyak warga yang menanyakan tata cara pendaftaran hingga persyaratan yang harus dipenuhi.
“Warga masih banyak yang belum paham bagaimana mendaftar, apa saja persyaratannya. Sosialisasi program ini masih minim, padahal seharusnya sudah dijelaskan secara terbuka ke seluruh masyarakat,” ujarnya.
Menurut Ananda, kebingungan warga salah satunya disebabkan peralihan dari program bantuan pendidikan sebelumnya ke skema baru melalui Gratispol. Terutama bagi keluarga penerima beasiswa yang masih menunggu kepastian kelanjutan bantuan tersebut.
“Pergantian skema program ini wajar menimbulkan pertanyaan di masyarakat, khususnya para orang tua penerima beasiswa sebelumnya. Pemerintah harus segera memperkuat sosialisasi agar masyarakat tidak salah paham,” tegas politisi PDI Perjuangan itu.
Meski demikian, Ananda tetap mendukung implementasi Gratispol, terutama di sektor pendidikan yang ia sebut sebagai investasi jangka panjang untuk pembangunan sumber daya manusia (SDM) Kaltim. Namun ia mengingatkan, program ini harus didukung dengan infrastruktur memadai.
“Saya sudah sampaikan ke Sekda dan OPD terkait. Jangan hanya fokus pada bantuan, tapi juga pastikan sarana dan prasarananya tersedia, agar program ini berjalan maksimal,” jelasnya.
Ananda juga mengungkapkan, Pemprov Kaltim telah mengalihkan sekitar Rp1,5 triliun hasil efisiensi belanja birokrasi, seperti pengurangan perjalanan dinas dan pengadaan alat tulis kantor, untuk mendanai lima prioritas utama. Di antaranya, Rp795 miliar dialokasikan untuk pendidikan, Rp440 miliar untuk kesehatan, serta Rp105 miliar untuk infrastruktur dan sanitasi.
“Lebih dari 80 persen anggaran itu kembali ke masyarakat lewat Gratispol. Kami di DPRD akan mengawasi ketat pelaksanaannya,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menekankan pentingnya menjaga independensi dunia pendidikan di tengah bergulirnya program Gratispol. Ia menilai, dukungan pemerintah tidak boleh membungkam ruang kritis kampus terhadap kebijakan pemerintah.
“Rektor, dosen, dan seluruh akademisi tetap harus memegang sikap kritis. Program Gratispol jangan sampai membuat suara kampus melempem dalam mengkritisi kebijakan,” pungkasnya. (Adv)
(MF)
